Lama Baca 3 Menit

Ketegangan Geopolitik, India Lagi-Lagi Larang Lebih dari 100 Aplikasi Seluler Tiongkok

04 September 2020, 07:15 WIB

Ketegangan Geopolitik, India Lagi-Lagi Larang Lebih dari 100 Aplikasi Seluler Tiongkok-Image-1

Ilustrasi Aplikasi Seluler Tiongkok Dilarang dii India - Gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami.

India, Bolong.id - Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India melarang lebih dari 100 aplikasi seluler Tiongkok di negara tersebut. India menuding 118 aplikasi seluler Tiongkok yang dilarang "merugikan kedaulatan, integritas, pertahanan, dan ketertiban umum India."

Pelarangan ini terkait dengan ketegangan geopolitik yang baru-baru ini terjadi antara Tiongkok dan India, demikian laporan dari CGTN News, Kamis (3/9/20).

Baidu, search engine terbesar Tiongkok, platform pembayaran elektronik Alipay, platform berita Sina News dan NetEase juga termasuk di antara daftar aplikasi seluler yang dilarang.

Namun terkait hal ini, Baidu menolak memberikan komentar ketika diwawancara oleh CGTN News.

Sebuah sumber mengatakan, Baidu lebih berfokus pada pasar Tiongkok, sehingga larangan India hanya memiliki dampak kecil bagi Baidu.

Tetapi bagi beberapa perusahaan seperti Tencent Holdings, induk perusahaan PUBG Mobile Lite, yang ikut terseret dalam larangan aplikasi seluler Tiongkok di India, mendapatkan pukulan berat bagi bisnis luar negerinya.

Pasalnya, India menempati urutan teratas untuk pengunduhan PUBG. Bahkan mengambil 21% dari semua unduhan PUBG pada 2020 ini.  

Langkah ini dilakukan lebih dari dua bulan setelah pemerintah India melarang 59 aplikasi seluler Tiongkok, termasuk WeChat.

Pada 30 Juni lalu, Tiongkok menyuarakan keprihatinan yang kuat atas langkah India tersebut, dan mengatakan New Delhi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan "hak yang sah dan legal" bagi investor internasional. 

"Saya ingin menekankan bahwa pemerintah Tiongkok selalu meminta para pebisnis Tiongkok untuk mematuhi aturan internasional, hukum dan regulasi lokal dalam kerja sama bisnis mereka dengan negara asing," kata Zhao Lijian (赵立坚) jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

"Pemerintah India memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak yang sah dan legal bagi para investor internasional termasuk investor Tiongkok," tambah Zhao Zhao Lijian (赵立坚) jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok. (*)