Ilustrasi pekerja migran di konstruksi - Image from Today Online
Changsha, Bolong.id - Upah pekerja migran di Provinsi Hunan, Tiongkok, kini diawasi pemerintah setempat. Jika semula ada upah atau gaji buruh tertunggak, kini tiada lagi.
Dilansir dari Xinhua pada Selasa (6/7/2021), langkah-langkah baru yang dikeluarkan pemerintah Hunan antara lain membentuk dan menyempurnakan mekanisme pembayaran upah di bidang konstruksi rekayasa, mekanisme verifikasi, mekanisme tanggap darurat, dan mekanisme pengelolaan yang komprehensif.
Di bidang konstruksi rekayasa di mana tunggakan upah sering dan rawan terjadi, Hunan memiliki persyaratan yang lebih spesifik untuk menjamin pembayaran upah pekerja migran.
Dalam hal manajemen nama asli, jelas bahwa industri konstruksi perumahan, transportasi, dan pemeliharaan air harus membangun platform informasi manajemen nama asli.
Dalam hal perhitungan upah khusus dan sistem pembagian biaya tenaga kerja, jelas bahwa proporsi alokasi biaya tenaga kerja di provinsi tidak kurang dari 15% dari jumlah penyelesaian proyek, dan otoritas industri provinsi selanjutnya dapat memperkenalkan standar kebijakan yang berbeda berdasarkan pada kondisi sebenarnya.
Untuk jaminan pembayaran konstruksi, Hunan mendukung lembaga keuangan terkait untuk melaksanakan jaminan pembayaran konstruksi, sehingga unit konstruksi tidak gagal bayar atau menunda upah pekerja migran karena kekuragan dana.
Untuk mengurangi beban perusahaan konstruksi, Hunan mendorong pembayaran setoran upah sebagai ganti uang tunai dengan jaminan bank dan metode lainnya.
Provinsi Hunan mengharuskan kota (prefektur) dan kabupaten (kota, kabupaten) untuk membentuk Dana Bergulir Darurat untuk upah pekerja migran, yang digunakan untuk pembayaran darurat upah pekerja migran di berbagai perusahaan dan proyek konstruksi dalam yurisdiksi mereka. (*)
