Beijing, Bolong.id - Berikut ini cuplikan konferensi pers Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 30 Agustus 2023.
AFP: Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengunjungi Tiongkok hari ini. Menurut Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, ia akan mengangkat masalah hak asasi manusia sehubungan dengan Hong Kong, Xinjiang dan Tibet selama pembicaraan dengan pihak Tiongkok. Apakah Tiongkok menyambut baik diskusi mengenai topik ini? Bisakah Anda memberi tahu kami tentang kunjungan ini?
Wang Wenbin: Saya menjawab pertanyaan terkait kemarin. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara-negara ekonomi besar di dunia, Tiongkok dan Inggris memikul tanggung jawab bersama untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan dunia.
Mempertahankan dan mengembangkan hubungan bilateral demi kepentingan bersama masyarakat kedua negara.
Selama kunjungan Menteri Luar Negeri Cleverly ke Tiongkok, kedua belah pihak akan melakukan komunikasi mendalam mengenai hubungan bilateral serta isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama.
Kami berharap Inggris akan bekerja sama dengan Tiongkok untuk memperdalam pertukaran dan meningkatkan pemahaman dalam semangat saling menghormati, sehingga dapat mendorong perkembangan hubungan Tiongkok-Inggris yang stabil.
Urusan yang berkaitan dengan Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok, dan negara lain tidak berhak ikut campur.
Reuters: Perusahaan induk Facebook, Meta, mengatakan dalam laporan keamanannya bahwa mereka telah menemukan hubungan antara orang-orang yang terkait dengan penegakan hukum Tiongkok dan operasi pengaruh pro-Tiongkok yang disebut “Spamouflage”. Apa komentar kementerian mengenai temuan Facebook?
Wang Wenbin: Saya tidak mengetahui apa yang Anda sebutkan. Beberapa orang dan institusi telah meluncurkan “kampanye rumor” satu demi satu melawan Tiongkok di platform media sosial dan menyebarkan banyak sekali disinformasi tentang Tiongkok.
Kami berharap perusahaan terkait dapat menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan ketidakberpihakan, menghindari penerapan standar ganda, benar-benar membedakan rumor dan kebohongan dari kebenaran dan fakta, serta mengambil langkah nyata untuk menghilangkan disinformasi mengenai Tiongkok.
Berita Kyodo: Mengenai larangan Tiongkok terhadap semua impor makanan laut dari Jepang, seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan kemarin bahwa pemerintah mungkin akan mengajukan keluhan ke WTO atas keputusan tersebut jika saluran diplomatik tidak berfungsi. Apakah Anda punya komentar?
Wang Wenbin: Kami telah menegaskan sikap serius kami mengenai masalah pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut oleh Jepang dalam beberapa kesempatan.
Pembuangan air laut yang egois dan tidak bertanggung jawab oleh pemerintah Jepang telah banyak dikritik oleh komunitas internasional dan tindakan pencegahan yang relevan telah diambil.
Sesuai dengan undang-undang dan peraturan Tiongkok serta ketentuan yang relevan dalam Perjanjian WTO tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi, otoritas yang berwenang di Tiongkok telah mengambil tindakan mendesak terhadap produk akuatik yang berasal dari Jepang. Hal ini sepenuhnya dibenarkan, masuk akal dan perlu.
AFP: Dilaporkan bahwa Presiden Rusia Putin akan menghadiri Forum Belt and Road untuk Kerjasama Internasional di Tiongkok pada bulan Oktober. Bisakah Tiongkok mengkonfirmasi hal ini?
Wang Wenbin: Forum Belt and Road untuk Kerjasama Internasional yang ketiga akan diadakan akhir tahun ini. Mitra Tiongkok dan BRI sedang berkomunikasi mengenai hal ini. Kami akan merilis informasi pada waktunya.
China Daily: Menurut laporan, juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik dengan pihak Tiongkok pada peta standar yang dikeluarkan oleh Tiongkok dan bahwa tindakan pihak Tiongkok seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan. Apa komentar Tiongkok?
Wang Wenbin: Pada tanggal 28 Agustus, Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok merilis peta standar edisi 2023. Ini adalah praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan Tiongkok sesuai dengan hukum.
Kami berharap pihak-pihak terkait dapat tetap objektif dan tenang, serta tidak menafsirkan masalah ini secara berlebihan. (*)
Advertisement
