sebuah masjid di Urumqi - Image from zaobao.com
Beijing, Bolong.id - Untuk pertama kalinya, seorang pejabat Hak Asasi Manusia (HAM) PBB secara terbuka mengusulkan jadwal untuk menyelidiki masalah HAM di Xinjiang, Tiongkok tahun ini.
Mengenai kunjungan ini, Tiongkok mengingatkan bahwa kunjungan ini harus menjadi kunjungan persahabatan, bukan praduga bersalah.
Dilansir dari Zaobao.com pada Rabu (23/06/2021) Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Michelle Bachelet mengatakan pada pembukaan pertemuan Dewan HAM PBB di hari Selasa (22/6/21) bahwa ia berharap untuk mencapai konsensus dengan Tiongkok pada kunjungannya ke Xinjiang tahun ini untuk menyelidiki laporan pelanggaran serius terhadap HAM di Xinjiang.
Ini adalah pertama kalinya Bachelet secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Xinjiang meskipun kantornya sudah mulai berbicara dengan pemerintah Tiongkok mengenai kondisi kunjungan sejak September 2018.
Menurut laporan, Bachelet berada di bawah tekanan yang meningkat dari negara-negara Barat untuk meninjau Xinjiang. Beberapa organisasi HAM dan aktivis menuduh bahwa lebih dari 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang Xinjiang.
Tiongkok membantah tuduhan ini dan mengklaim bahwa itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang bertujuan untuk menghilangkan paham radikal.
Menurut siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi Misi Tetap Tiongkok di Jenewa, juru bicara Misi Tetap Tiongkok di Jenewa, Liu Yuyin, menyambut baik kunjungan OHCHR ke Tiongkok dan Xinjiang.
Namun Liu pun menegaskan bahwa kunjungan ini harus menjadi kunjungan persahabatan untuk mempromosikan pertukaran serta kerja sama antara kedua belah pihak dan bukan "penyelidikan" berdasarkan praduga bersalah.
Liu Yuyin menyatakan bahwa Xinjiang saat ini damai dan stabil. HAM dari semua kelompok etnis pun dilindungi sepenuhnya. Dia juga menyebutkan bahwa negara dan kekuatan tertentu menyebarkan kebohongan tentang Xinjiang untuk tujuan politik dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian juga menyatakan posisi yang sama pada konferensi pers reguler kemarin dan menekankan bahwa Beijing dengan tegas menentang manipulasi politik oleh siapa pun yang memberikan tekanan pada Tiongkok.
Sementara itu, Bachelet juga menyinggung masalah Hong Kong. Dia mengatakan bahwa penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong memiliki efek mengerikan pada ruang demokrasi masyarakat lokal dan media."Ini akan menjadi ujian penting bagi independensi peradilan Hong Kong", katanya.
Pekan lalu, lima eksekutif Next Media dan "Apple Daily" ditangkap. Di antara mereka, Zhang Jianhong, Chief Executive Officer Next Media, telah didakwa dengan konspirasi untuk berkolusi dengan pasukan asing dengan pemimpin redaksi "Apple Daily" Luo Weiguang.
Merespon pernyataan ini, Liu Yuyin mengatakan bahwa penerapan UU Keamanan Nasional Hong Kong adalah demi kedaulatan Tiongkok. UU tersebut memberikan perlindungan hukum untuk stabilitas jangka panjang Hong Kong serta stabilitas dan pembangunan jangka panjang prinsip "satu negara, dua sistem".
Ia mengatakan bahwa setelah penerapan UU tersebut, masyarakat Hong Kong tidak lagi harus hidup dalam ancaman turbulensi dan kekerasan. Berbagai hak dan kebebasan juga akan dijalankan dengan lebih baik, termasuk kebebasan berbicara, berita, dan pers.
Liu Yuyin mengatakan bahwa tidak ada kebebasan yang dapat menembus garis bawah keamanan nasional. Hong Kong adalah masyarakat di bawah aturan hukum, dan tidak ada yang bisa berada di atas hukum.
Dia mengatakan bahwa urusan Hong Kong dan Xinjiang adalah murni urusan internal Tiongkok dan mendesak Komisaris Hak Asasi Manusia untuk "berhenti membuat pernyataan palsu."(*)
BACA JUGA
