Lama Baca 3 Menit

RCEP Berlaku 1 Januari 2022

01 January 2022, 09:42 WIB

RCEP Berlaku 1 Januari 2022-Image-1

Hari ini (30 Desember), Kantor Informasi Dewan Negara mengadakan briefing kebijakan Penanggung jawab Kementerian Perdagangan memperkenalkan implementasi RCEP berkualitas tinggi untuk mempromosikan perkembangan perdagangan luar negeri yang stabil. - Image from pics6.baidu.com

Beijing, Bolong.id - Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, mulai berlaku Sabtu (1/1/2022).

Dilansir dari 北京日报客户端 pada Kamis (30/12/2021) Setelah perjanjian berlaku, lebih dari 90 persen perdagangan barang dagangan di antara anggota yang telah menyetujui perjanjian diberlakukan tarif nol.

Dengan aturan perdagangan yang dioptimalkan di antara para penandatangan, prosedur yang disederhanakan, dan keterbukaan yang lebih luas di sektor perdagangan jasa dan investasi, RECP akan membawa manfaat nyata bagi negara-negara anggota.

Tiongkok akan sepenuhnya menerapkan kewajiban perjanjian RCEP dan membimbing pemerintah daerah, industri dan perusahaan untuk lebih memanfaatkan peluang pembukaan, menurut Kementerian Perdagangan.

Negara tersebut akan bekerja secara aktif dengan anggota lain untuk membangun mekanisme RCEP menjadi platform utama untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan di Asia Timur, kata kementerian tersebut.

RCEP mencakup 10 anggota ASEAN, Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru. Total populasi 15 negara bagian, produk domestik bruto dan perdagangan semuanya menyumbang sekitar 30 persen dari total dunia.

Empat langkah utama, termasuk fiskal, perpajakan, dan logistik internasional, mendorong kebijakan perdagangan luar negeri yang stabil. Salah satunya adalah memperkuat dukungan kebijakan fiskal, perpajakan dan keuangan. 

Kedua, untuk lebih mendorong pengembangan bentuk-bentuk baru perdagangan luar negeri seperti e-commerce lintas batas. Ketiga, mengurangi tekanan pada rantai pasok perdagangan luar negeri seperti logistik internasional. 

Yang keempat adalah untuk mendukung industri-industri utama dan perusahaan-perusahaan kunci. (*)