Beijing, Bolong.id - Antisipasi penyalahgunaan, Tiongkok mengeluarkan serangkaian langkah manajemen keamanan terkait penerapan teknologi pengenalan wajah, yang bertujuan untuk menstandardisasi penggunaan teknologi dan melindungi hak informasi pribadi individu.
Dilansir dari 光明网 (23/03/25), kebijakan bersama ini dirilis oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) dan Kementerian Keamanan Publik, langkah-langkah tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juni 2025.
Dokumen tersebut menetapkan persyaratan dasar dan aturan pemrosesan untuk penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam menangani data wajah, standar keamanan untuk penerapan teknologi, serta tanggung jawab pengawasan dan manajemen yang relevan.
Terutama, terkait pengenalan wajah wajib, masalah yang menjadi perhatian luas yang sering terjadi pada saat check-in hotel dan pintu masuk area tempat tinggal, dokumen tersebut memperkenalkan prinsip tidak wajib, yang menetapkan bahwa pengenalan wajah tidak dapat menjadi satu-satunya metode verifikasi jika "tujuan atau persyaratan bisnis yang sama dapat dicapai melalui metode non-pengenalan wajah lainnya."
Jika individu tidak menyetujui verifikasi identitas melalui pengenalan wajah, mereka harus diberikan alternatif lain yang wajar dan mudah, sesuai dengan langkah-langkah tersebut.
Data pengenalan wajah merupakan informasi pribadi yang sensitif, dan jika bocor, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap keamanan pribadi dan properti individu, dan bahkan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik, kata seorang pejabat CAC.
Tiongkok telah memberikan arti penting yang besar pada perlindungan informasi pribadi. Undang-undang tentang perlindungan informasi pribadi, yang mulai berlaku pada November 2021, menetapkan bahwa otoritas dunia maya nasional harus mengoordinasikan otoritas terkait untuk merumuskan aturan perlindungan informasi pribadi khusus untuk teknologi dan aplikasi baru, termasuk pengenalan wajah.
Aturan untuk pemrosesan informasi pribadi juga telah dimasukkan dalam undang-undang dan peraturan administratif seperti Undang-Undang Keamanan Siber, Undang-Undang Keamanan Data, dan peraturan tentang manajemen keamanan data jaringan.
"Perumusan dan penerapan langkah-langkah tersebut merupakan langkah penting dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang dan peraturan administratif ini," kata pejabat CAC. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
