Beijing, Bolong.id - Tiongkok memberlakukan aturan baru yang mengharuskan mereka yang menangani informasi pribadi lebih dari 10 juta orang untuk melakukan audit kepatuhan rutin, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperketat privasi dan keamanan data.
Dilansir dari 澎湃新闻, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Administrasi Dunia Maya Tiongkok (CAC), entitas tersebut harus menyelesaikan audit setidaknya dua tahun sekali untuk memeriksa cara mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi pribadi.
Peraturan tersebut juga memberikan kewenangan kepada regulator untuk mewajibkan audit profesional bagi entitas yang dianggap menimbulkan risiko data signifikan.
Peraturan tersebut melarang auditor meninjau perusahaan yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut, sebuah langkah yang menurut para ahli bertujuan untuk mengekang manipulasi audit.
Sumber CAC mengatakan peraturan tersebut diperkenalkan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara pengumpulan data pribadi secara luas dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perlindungan privasi.
Aturan baru tersebut merupakan penerapan sistem audit kepatuhan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Tiongkok.
Audit data bukan lagi sekadar formalitas; audit data telah menjadi "pemeriksaan kesehatan" sejati bagi perusahaan yang menangani data, menurut para ahli dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok.
Aturan baru yang dirilis pada bulan Februari ini mencakup panduan audit terperinci yang menguraikan area-area utama untuk peninjauan perusahaan. Ini termasuk memperoleh persetujuan pengguna, mengenkripsi data sensitif, dan mengelola transfer data pihak ketiga.
Pihak berwenang telah meluncurkan tindakan keras bersama terhadap penyalahgunaan data di sektor teknologi konsumen dengan penggunaan tinggi, termasuk aplikasi seluler, perangkat pintar, dan sistem pengenalan wajah.
Para ahli meyakini tahun 2025 dapat menandai titik balik tata kelola data di Tiongkok. Seiring dengan semakin rutinnya audit dan terbentuknya preseden hukum, perusahaan diharapkan beralih dari kepatuhan dasar ke pemanfaatan perlindungan data sebagai keunggulan kompetitif.
Dalam lanskap industri internet yang terus berkembang, perusahaan yang mengubah perlindungan privasi yang kuat menjadi nilai merek kemungkinan besar akan melampaui perusahaan yang tidak melakukannya, menurut seorang analis. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
