Bolong.id - Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) China sedang menelaah sebuah rancangan undang-undang baru yang secara eksplisit melarang campur tangan luar negeri dalam urusan etnis di Tiongkok. Rancangan ini diajukan untuk pembahasan kedua dalam sesi yang berlangsung, dengan tujuan memperkuat persatuan nasional dan kemajuan antar kelompok etnis.
Dilansir Chinadaily, Selasa (23/12/25), dalam dokumen legislatif tersebut, larangan ini mencakup segala bentuk infiltrasi, upaya merusak, pencemaran nama baik, atau represi yang dilakukan atas nama etnis, agama, atau hak asasi manusia. Rancangan itu juga menekankan bahwa seluruh warga China wajib menjaga persatuan nasional, solidaritas etnis, serta melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara.
Pihak penyusun menegaskan bahwa pengaturan baru ini penting untuk memperkuat pemerintahan berbasis hukum dalam urusan etnis dan memastikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan sah semua kelompok etnis di China. Rancangan undang-undang ini juga mencakup upaya penguatan pendidikan konstitusi dan hukum serta peningkatan kesadaran nasional di antara masyarakat dari berbagai latar etnis.
Selain itu, rancangan ini menetapkan bahwa lembaga pendidikan dapat menggunakan Bahasa Mandarin sebagai bahasa dasar pengajaran, sebagai upaya memperkuat identitas nasional. Pembahasan publik terhadap rancangan ini telah dilakukan, termasuk melalui penyebaran draf di situs resmi NPC dan konsultasi dengan pejabat serta ahli bidang urusan etnis dari berbagai provinsi termasuk Yunnan, Guizhou, serta Wilayah Otonom Xinjiang Uygur.
Rancangan undang-undang ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk rasa identitas nasional yang kuat dan mendukung pembangunan secara keseluruhan melalui moderasi modern ala China di tengah tantangan global dan domestik.
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
