Pemerintah Melarang Penambang Mengekspor Batu bara Untuk Sementara Waktu - Image from qiandaoribao.com
Jakarta, Bolong.id - Pemerintah Indonesia menghentikan ekspor batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Pertambangan Indonesia mengumumkan, itu berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Dilansir dari 和平日报 pada Senin (10/1/2022), sebelumnya dilaporkan bahwa Direktur Pelaksana Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan, pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sedang kritis di akhir 2021.
Ada potensi berdampak negatif pasokan listrik nasional. Permintaan batubara untuk pembangkit listrik diperkirakan mencapai 119,19 juta ton pada tahun 2022, termasuk 68,42 juta ton untuk pembangkit listrik tenaga uap batubara PLN dan 50,76 juta ton untuk perusahaan listrik independen (IPP), kata pihak PLN.
Darmawan mengatakan kepada pers, Selasa (4/1/2022), pasokan batubara sudah mulai lancar dan memastikan cadangan batu bara PLN berada pada level yang aman. Menurut dia, selama ini pasokan batubara ke PLTU PLN meningkat 7,5 juta ton dan akan terus meningkat hingga setidaknya cadangan batubara pembangkit listrik 20 hari.
Darmawan mengatakan, “Karena instruksi Presiden RI Joko Widodo yang sangat jelas dan tegas untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri, krisis pasokan batubara dan gas alam cair (LNG) dapat diselesaikan.
Ia mengatakan, "Pasokan LNG kini sudah beroperasi normal, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden, Menteri ESDM, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas dukungannya.”
Darmawan mencatat bahwa PLN berjanji untuk melakukan segala daya untuk mengamankan pasokan batu bara untuk menghindari pemadaman listrik besar-besaran. Dalma sepertinya berkata begitu.
Ridwan Jamaludin, Direktur Divisi Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pada hari pengumuman itu dibuat karena para penambang batubara sebelumnya gagal memenuhi "Kewajiban Pasar Dalam Negeri" mereka,
Waktu itu, cadangan batubara PLN sudah dalam bahaya dan pasokan listrik domestik tidak dapat dijamin tanpa tindakan segera.
Berdasarkan peraturan pemerintah, perusahaan dengan izin pertambangan harus menjual tidak kurang dari 25% dari produksi batubara mereka dengan harga tidak lebih dari $70 (sekitar 1 juta rupiah) per ton kepada PLN, yang bertanggung jawab atas sebagian besar produksi listrik negara, aturan yang dikenal sebagai pembangkit listrik domestik.
Namun, harga patokan saat ini untuk batubara termal di pasar Asia, Port of Newcastle, telah mencapai $180 (2,5 juta rupiah) per ton. Akibatnya, penambang batu bara besar tidak mengikuti "kewajiban pasar domestik" dan malah menjual sebagian besar hasil mereka untuk mendapatkan keuntungan.
Bahkan, sejak Agustus 2021, 34 penambang batu bara dilarang ekspor oleh pemerintah karena gagal memenuhi "kewajiban pasar domestik" mereka. Namun, didorong oleh keuntungan, penambang batu bara masih mengekspor lebih banyak batu bara dan akibatnya, cadangan batu bara pembangkit listrik domestik turun di bawah garis aman. Karena itu, pemerintah hanya bisa menghentikan sementara semua ekspor batu bara untuk memastikan pasokan listrik di dalam negeri.
Tiongkok merupakan sumber impor batubara terbesar, dan Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia, tidak diragukan lagi akan berdampak pada pasokan batubara domestik Tiongkok.
Menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, dari Januari hingga November 2021, Tiongkok mengimpor 177 juta ton batubara termal dari Indonesia, meningkat 54,4% dari tahun ke tahun, menyumbang 74,4% dari total impor batubara termal.
Sebelumnya, Pandu Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), pada Minggu (2/2) mengatakan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Kementerian ESDM akan menyebabkan pemerintah merugi hingga US$3 miliar (sekitar 42 Miliar rupiah) per bulan dari ekspor batu bara. Devisa juga berdampak pada hilangnya pendapatan pemerintah daerah.
Akibatnya, dunia usaha pelarangan ekspor batu bara menyatakan keberatan dan meminta Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor batu bara. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung pasokan batu bara domestik untuk menggerakkan negara, namun menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa pemerintah yang melarang ekspor batu bara.
Duta Besar Jepang, Kanasugi Kenji, Rabu lalu (5 Januari) juga meminta Kementerian ESDM mencabut larangan ekspor batu bara. Pasalnya, industri Jepang secara rutin mengimpor batu bara dari Indonesia untuk digunakan di pembangkit listrik dan pabrikan, sekitar 2 juta ton per bulan. Akibatnya, larangan ekspor batu bara berdampak serius pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang.
Dia menambahkan, Jepang mengimpor batu bara kalori tinggi dari Indonesia, yang berbeda dengan batu bara kalori rendah yang digunakan PLN.
Pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yeo Han-koo menyatakan bahwa Korea Selatan prihatin dengan kebijakan pemerintah Indonesia dan mendesak pemerintah untuk bekerja sama dengan pencabutan larangan ekspor batubara dan melanjutkan kegiatan ekspor batubara seperti sebelumnya.
Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi meminta Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara. Alfonso Cusi mengatakan kebijakan itu akan merugikan ekonomi yang sangat bergantung pada listrik berbasis bahan bakar.
Larangan itu mendorong harga batu bara di Tiongkok dan Australia ke level tertinggi pekan lalu. Sementara itu, beberapa kapal yang seharusnya mengirimkan batu bara ke pembeli utama seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan India kesulitan di Kalimantan yang merupakan pelabuhan utama batu bara Indonesia di Asia. (*)
Advertisement
