Tiongkok Bermaksud Mengubah Undang-Undang Tanggap Darurat - Image from jiemian.com
Beijing, Bolong.id - Dilansir dari chinanews.com pada Jumat (17/12/2021), Yue Zhongming, juru bicara Komite Kerja Hukum dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, memperkenalkan bahwa isi utama dari amandemen undang-undang tersebut mencakup kelancaran pelaporan informasi dan saluran penerbitan.
Sejak undang-undang tanggap darurat saat ini diumumkan dan diterapkan pada tahun 2007, undang-undang tersebut telah memberikan jaminan sistem hukum yang penting. Memainkan peran penting dalam memerangi gempa bumi, banjir, hujan es dan salju, dan pandemi COVID-19. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen tanggap darurat menghadapi beberapa situasi dan masalah baru. Khususnya pandemi COVID-19 lah membawa tantangan baru bagi manajemen, dan ini perlu diselesaikan dengan mengubah undang-undang.
Mengenai keseluruhan gagasan revisi ini, Yue Zhongming menyatakan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan Komite Sentral Partai harus diklarifikasi melalui ketentuan hukum.
Yue Zhongming memperkenalkan bahwa rancangan undang-undang manajemen tanggap darurat yang akan diajukan oleh Dewan Negara kepada Komite Tetap. Untuk dibahas menyesuaikan nama, gaya dan struktur undang-undang saat ini. Urutan ketentuannya bab baru sistem manajemen telah ditambahkan. Isi utama amandemen tersebut antara lain:
1. Pembenahan sistem kepemimpinan dan manajemen tanggap darurat,
2. Membublokir saluran pelaporan dan rilis informasi,
3. Perbaiki sistem jaminan darurat
4. Perkuat konstruksi kemampuan manajemen tanggap darurat
5. Memberikan peran penuh pada kekuatan sosial
6. Melindungi hak dan kepentingan hukum semua subjek dalam masyarakat. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
