Hebei Jadi Provinsi Pertama di China Perkenalkan Hukum Lokal Limbah Makanan - Image from GT
Hebei, Bolong.id - Provinsi Hebei, Tiongkok Utara menerapkan undang-undang limbah makanan, yang akan berlaku mulai 1 November 2020. Ini peraturan lokal tingkat provinsi pertama yang berfokus pada tata kelola limbah makanan di Tiongkok, People's Daily melaporkan pada Kamis (24/9/20).
“Sebagai undang-undang lokal pertama yang melarang limbah makanan, ini menegaskan tekad Tiongkok untuk mengurangi limbah makanan. Dibandingkan dengan persyaratan industri dan aturan lokal, undang-undang bisa lebih ketat untuk mewajibkan semua orang menghemat makanan,” Zheng Fengtian, Profesor di Sekolah Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Universitas Renmin, mengatakan kepada Global Times, Kamis (24/9/20).
Menurut undang-undang, restoran yang gagal membuat sistem pengingat dan mendorong konsumen untuk memesan makanan secara berlebihan atau menetapkan tingkat konsumsi minimum akan dihukum. Restoran didorong untuk memuji konsumen yang menghemat makanan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan dengan poin, diskon, dan penawaran parkir.
Katering untuk upacara pernikahan dan pemakaman akan didorong untuk menghilangkan limbah makanan melalui perumusan peraturan desa dan konvensi penduduk.
Staf yang bertanggung jawab akan diselidiki untuk melihat apakah kantin lembaga, seperti sekolah dan rumah sakit melanggar peraturan dan membuang makanan.
Penyedia layanan radio, TV dan video online dilarang membuat, menularkan, atau menyebarkan perilaku boros seperti ‘makan palsu’, muntah, dan makan berlebihan, menurut undang-undang.
Pelanggar harus diperingatkan dan diperintahkan untuk melakukan koreksi oleh departemen terkait radio dan televisi, kebudayaan, pariwisata, internet dan informasi. Jika situasinya serius, denda akan dijatuhkan menurut hukum dan bisnis yang relevan dapat ditangguhkan.
Tindakan Hebei sangat cepat, ujar Zheng. Ia yakin bahwa provinsi lain juga mempelajari pekerjaan legislasi sesuai dengan keadaan setempat.
Pekerjaan legislasi didasarkan pada persyaratan industri yang komprehensif dan peraturan lokal. Tiongkok telah menganjurkan penghematan makanan selama bertahun-tahun dan aturan serta regulasi terkait telah ditetapkan. Undang-undang akan mendorong pelaksanaan kerja lebih efektif, katanya.
Undang-undang tersebut memiliki total 37 pasal, dengan fokus pada tujuan dan prinsip legislatif, tanggung jawab pemerintah, berbagai departemen, restoran, dan pelanggan.
Tiongkok memutuskan untuk mengatasi limbah makanan pada Agustus 2020, ketika kampanye "Bersihkan Piring Anda" terhadap limbah makanan diluncurkan. Zheng percaya bahwa bangsa akan memperkenalkan hukum nasional setelah penelitian yang tepat untuk membantu memerangi limbah makanan. (*)
