Ilustrasi - Image from CFP
Beijing, Bolong.id - Tiongkok berencana memasukkan metode baru untuk mendorong lebih banyak kelahiran dan mengatasi populasi yang menua dengan cepat sebagai bagian dari "rencana lima tahun" 2021-2025 yang baru, media pemerintah melaporkan pada Senin (23/11/20).
Tiongkok akan menawarkan dukungan keuangan dan kebijakan yang ekstensif untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak, menurut laporan China Daily.
“Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja, dan struktur penduduk,” kata Yuan Xin, Wakil Presiden Asosiasi Penduduk Tiongkok.
Tiongkok memperkenalkan "kebijakan satu anak" yang kontroversial pada tahun 1978, dengan mengatakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi yang sedang dirusak oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di pedesaan.
Tetapi negara terpadat di dunia ini memutuskan pada tahun 2016 untuk melonggarkan pembatasan dan mengizinkan pasangan untuk memiliki anak kedua dalam upaya mengatasi peningkatan pesat pada orang tua serta angkatan kerja yang semakin berkurang. Beberapa ahli mengatakan bahwa saat ini harus membuang semua batasan sepenuhnya.
Jumlah penduduk berusia 60 atau lebih mencapai 254 juta pada akhir tahun lalu, terhitung 18,1% dari populasi. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta pada tahun 2025 dan 400 juta pada tahun 2035, memberikan tekanan besar pada kesehatan negara dan sistem perawatan sosial, kata ahli demografi.
Dilansir dari Reuters, para ahli demografi juga memperkirakan bahwa dengan tren saat ini, jumlah penduduk usia kerja dapat menurun hingga 200 juta pada tahun 2050.
Terlepas dari pelonggaran kebijakan satu anak pada 2016, jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang turun ke rekor terendah 10,48 tahun lalu, turun dari 10,94 pada 2018.
Kebijakan yang ditujukan untuk menekan pertumbuhan penduduk harus diganti dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan, kata Legal Daily, mengutip pakar pemerintah.
"Untuk secara proaktif mengatasi populasi yang menua, tindakan mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana negara kita dan membebaskan kesuburan," kata Zheng Bingwen, pakar dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. (*)
