Bangun Supremasi Hukum, China Keluarkan Rencana Ini - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Beijing, Bolong.id - Rencana membangun negara hukum di Tiongkok pada 2020-2025 yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan ciri khas kemajuan peradaban manusia, sekaligus jalan bagi dasar pemerintahan.
Rencana tersebut membutuhkan upaya untuk secara tegas mengikuti jalur aturan hukum sosialis dengan karakteristik Tiongkok, dilansir dari en.people.cn, Senin (11/1/2021).
Rancana ini menekankan bahwa pemerintahan berbasis hukum di semua bidang harus dipegang teguh secara keseluruhan, strategis dan fundamental, ketika Tiongkok memulai pencarian baru untuk membangun negara sosialis modern.
Rencana tersebut menjabarkan prinsip-prinsip dasar untuk membangun supremasi hukum di Tiongkok, termasuk menegakkan kepemimpinan terpusat dan terpadu dari PKT, mengikuti filosofi yang berpusat pada masyarakat, dan berfokus pada penyelesaian masalah.
Rencana tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan dan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan kekuasaan, perlindungan penuh untuk hak-hak dan kepentingan yang sah dari rakyat dan pembentukan kepercayaan pada supremasi hukum adalah tujuan yang ingin dicapai.
Menurut laporan tersebut, sistem aturan hukum sosialis berkarakteristik Tiongkok akan terbentuk pada tahun 2025, rencana tersebut mengedepankan langkah-langkah reformasi dan pembangunan di berbagai bidang, termasuk menerapkan UUD secara komprehensif dan menerapkan sistem hukum yang lengkap, sistem penegakan hukum yang efisien, sistem pengawasan hukum yang ketat, dan sistem jaminan hukum yang kuat.
Ini juga mencakup bab tentang menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok sesuai dengan hukum, dan memperkuat kepemimpinan Partai yang terpusat dan terpadu atas inisiatif untuk membangun supremasi hukum di Tiongkok.
Sebagai rencana pertama untuk memajukan hukum di negara itu sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, dokumen tersebut adalah dokumen panduan untuk mempromosikan pemerintahan berbasis hukum di Tiongkok di era baru. Semua daerah dan departemen harus merumuskan rencana implementasi sesuai dengan kondisi aktual mereka demi memastikan bahwa semua tugas dan tindakan yang direncanakan telah terlaksana. (*)
