Selisih dengan Pemerintah, Dokter Korea Selatan Mogok Kerja - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami
Seoul, Bolong.id - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) meningkatkan upaya untuk mengakhiri pemogokan oleh ribuan dokter di negara tersebut pada hari Jumat (28/8/2020), ketika Seoul mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan membatasi restoran di ibukota sebagai upaya untuk menumpulkan lonjakan kasus COVID-19.
Kementerian Kesehatan Korsel memperpanjang perintah kembali bekerja bagi para dokter ke seluruh negeri dan mengajukan pengaduan kepada polisi terhadap setidaknya 10 dokter yang dikatakan belum mematuhi perintah yang telah diberlakukan di Seoul sejak Rabu (26/8/2020) lalu.
Tetapi Asosiasi Medis Korea mengatakan pada hari Jumat (28/8/2020) bahwa mereka berencana untuk mengatur pemogokan nasional mulai 7 September 2020 mendatang untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali jika pemerintah membatalkan reformasinya.
Meningkatnya perselisihan yang terjadi ketika pejabat Korea Selatan menangani gelombang baru infeksi COVID-19 di sana. Makan malam di tempat gerai makanan di ibukota dan wilayah metropolitan Seoul dibatasi untuk pertama kalinya sejak awal wabah menyebar pada Januari 2020 lalu.
Setelah penelusuran dan pengujian yang agresif dalam mengendalikan wabah pada awal tahun ini, negara itu mengalami kemunduran pada Agustus ini ketika klaster gereja menyebar ke rapat umum politik. Pejabat melaporkan sebanyak 371 infeksi baru pada Kamis (27/8/2020) tengah malam waktu setempat, sehingga total kasus menjadi 19.077, termasuk 316 kematian.
"Untuk melindungi nyawa dan keselamatan warga dalam krisis serius penularan COVID-19 di seluruh negeri, pemerintah mau tak mau memperpanjang perintah kembali bekerja untuk peserta pelatihan dan dokter profesional hari ini secara nasional," kata Menteri Kesehatan Park Neung-hoo.
Inti dari perselisihan tersebut adalah rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran selama beberapa tahun, mendirikan sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi pemerintah untuk menanggung lebih banyak pengobatan oriental, dan memperkenalkan lebih banyak pilihan telemedicine atau diagnosa jarak jauh dan pengobatan pasien melalui teknologi telekomunikasi.
Sebanyak hampir 16.000 dokter magang dan residen telah melakukan pemogokan sejak 21 Agustus 2020 lalu atas rencana pemerintah yang dikatakan diperlukan guna lebih mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Namun, para mahasiswa dokter mengatakan bahwa dana tambahan akan lebih baik digunakan untuk memperbaiki gaji para peserta pelatihan yang ada dan mengatasi masalah sistemik. "Kami mengecam keras pemerintah karena mengajukan pengaduan atas tuduhan pidana hanya dalam satu hari karena menolak untuk mematuhi perintah tersebut," Choi Dae-zip, presiden Asosiasi Medis Korea, mengatakan kepada wartawan di depan sebuah kantor polisi Seoul, dilansir dari Reuters.
Ribuan dokter rumah sakit pendidikan, dokter peserta pelatihan, dan dokter praktik swasta memulai pemogokan selama tiga hari pada hari Rabu (26/8/2020) lalu untuk mengungkapkan solidaritas dengan dokter magang dan dokter residen.
Dokter magang dan residen merupakan tulang punggung layanan perawatan kesehatan di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, dan rumah sakit besar telah melaporkan penundaan dan gangguan sejak pemogokan terjadi. Sementara, para dokter yang mogok menawarkan layanan mereka secara sukarela di pusat pengujian sementara untuk membantu mengatasi wabah tersebut. (*)
Advertisement
