Beijing, Bolong.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden Joko Widodo.
Dilansir dari 和平日报 Rabu (28/02/24), dalam acara pelantikan yang digelar di Mabes TNI di Jakarta, Jokowi mengganti pangkat militer bintang tiga di pundak Prabowo dengan tanda pangkat militer bintang empat untuk Prabowo yang mengenakan seragam militer.
Saat berbicara, Jokowi mengucapkan selamat kepada Prabowo dan mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan ucapan terima kasih kepada Prabowo serta menegaskan kembali pengabdiannya kepada negara dan rakyat.
Dalam Pilpres 2024 Prabowo, berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming. Statistik resmi yang masih dalam proses dan hasil penghitungan sampel tidak resmi yang telah selesai menunjukkan bahwa Prabowo telah memperoleh hampir 60% dukungan dan hampir pasti akan terpilih sebagai presiden Indonesia berikutnya.
Prabowo berlatar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Panglima Pasukan Khusus dan Panglima Pasukan Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia dituduh melanggar hak asasi manusia selama penindasan dengan kekerasan terhadap revolusi kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1990an, dan berada di balik penculikan aktivis pro-demokrasi dari tahun 1997 hingga 1998.
Setelah menyelesaikan penyelidikan yang relevan pada bulan Agustus 1998, tentara memutuskan untuk “memberhentikan dengan hormat” Prabowo dari jabatannya, yang saat itu menjabat sebagai letnan jenderal bintang tiga.
Selama bertahun-tahun, Prabowo membantah melakukan kesalahan dan tidak pernah dituntut secara resmi. Namun, ia tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan masa lalunya, saat kampanye, lawan-lawannya juga menyerangnya terkait isu hak asasi manusia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut saat ini dan mantan Presiden Yudhoyono sama-sama dianugerahi pangkat jenderal kehormatan pada November 2000 saat bertugas di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid.
Namun, karena Presiden Joko Widodo, dunia luar mempertanyakan apakah pemberian pangkat militer kehormatan oleh Joko kepada Prabowo merupakan semacam kesepakatan politik.
Pernyataan tersebut dibantah oleh Joko dalam wawancara dengan media usai upacara penganugerahan pada hari Rabu: "Jika itu transaksi politik, maka pemberiannya harus dilakukan sebelum pemilu. Alasan pemberiannya setelah pemilu adalah untuk menghindari spekulasi seperti itu." (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
