Seorang pekerja memasang panel pembangkit listrik fotovoltaik di Zhangye, provinsi Gansu - Image from img2.chinadaily.com.cn
Zhangye, Bolong.id - Tiongkok semakin meningkatkan kerangka kebijakannya untuk mencapai tujuan terkait iklim, termasuk peta jalan pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global dan mengadopsi standar dunia.
Dilansir dari 海外网 pada Kamis (28/10/2021), karena cara-cara tradisional yang intensif energi tidak dapat lagi menopang pembangunan berkualitas tinggi dari ekonomi terbesar kedua di dunia, para pembuat kebijakan menemukan mesin pertumbuhan baru, yang merestrukturisasi ekonomi dengan teknologi hijau, kata para analis.
Komite Keuangan Hijau China Society for Finance and Banking yang berbasis di Beijing mengeluarkan hasil penelitian baru pada 25 September tentang pencapaian pembangunan hijau. Ini menunjukkan bahwa permintaan kumulatif Tiongkok untuk investasi hijau dan rendah karbon dalam tiga dekade mendatang (2021-50) akan mencapai 487 triliun yuan (sekitar Rp 1,1 juta triliun).
Jumlah investasi yang diprediksi ini jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya dari Universitas Tsinghua 174 triliun yuan (sekitar Rp 388 ribu Triliun ), Goldman Sachs 104 triliun yuan (sekitar Rp232 ribu Triliun) dan China International Capital Co 139 triliun yuan (sekitar Rp310 ribu Triliun), mengingat mencakup lebih banyak industri, termasuk perlindungan lingkungan dan industri ekologi.
Investasi besar seperti itu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui faktor-faktor seperti penurunan impor energi bersih, investasi hijau dan rendah karbon yang besar, lebih banyak peluang kerja baru di industri rendah karbon dan kemajuan teknologi, kata laporan GFC.
“Keuangan dapat berperan aktif dalam menanggapi masalah perubahan iklim, terutama di bidang-bidang seperti meningkatkan mekanisme penetapan harga karbon, mengoordinasikan standar klasifikasi hijau, mempromosikan pengungkapan wajib informasi terkait iklim dan memobilisasi dana pasar untuk mendukung transformasi hijau,” Yi Gang, Gubernur Bank Rakyat Tiongkok, mengatakan pada pertemuan puncak investasi berkelanjutan pertama Uni Eropa pada bulan Oktober.
Bank sentral, juga pemimpin dalam memproduksi sistem kebijakan keuangan hijau nasional, bekerja dengan rekan dari UE untuk mempromosikan konsistensi dalam standar klasifikasi pembangunan hijau dan panduan bagi lembaga keuangan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi iklim dan lingkungan seperti emisi karbon, kata Yi.
Untuk mendorong proses restrukturisasi ekonomi, Tiongkok menciptakan kerangka kebijakan komprehensif yang menggabungkan panduan nasional dan kebijakan di industri tertentu untuk membantu memenuhi tujuan puncak karbon dan netralitas karbon. Negara ini juga sedang mempersiapkan peta jalannya sendiri untuk sektor keuangan untuk mencapai tujuan emisi nol bersih.
Fu Zhihua, Wakil Kepala Akademi Ilmu Fiskal Tiongkok, mengatakan selama Forum Keuangan Asia-Pasifik 2021 bahwa kerangka kebijakan terkait iklim nasional ini harus mencakup dua jenis tindakan: tindakan administratif, seperti ambang akses pasar dan standar yang dapat mengatur pasar, dan langkah-langkah berorientasi pasar, seperti memperluas pasar perdagangan karbon dan menggunakan pajak sebagai alat.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah pusat dapat mendorong perusahaan melalui pemberian subsidi khusus dan dana investasi. Untuk mengekang emisi karbon, langkah-langkah termasuk pajak karbon, langkah baru yang sedang dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, kata Fu.
"Membangun sistem dan aturan jangka panjang akan membantu menstabilkan perusahaan dan ekspektasi pasar," kata Fu.
Sun Guofeng, kepala departemen kebijakan moneter PBOC, mengungkapkan pada 15 Oktober bahwa bank sentral meningkatkan pembentukan alat kebijakan moneter struktural untuk mendukung pengurangan emisi karbon.
Di bawah tindakan yang mendukung ini, lembaga keuangan dapat memilih perusahaan yang akan mengeluarkan pinjaman untuk proyek rendah karbon berdasarkan evaluasi dan keputusan mereka sendiri sambil juga menerima risiko terkait. Kemudian, lembaga keuangan dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui PBOC dengan suku bunga yang relatif rendah, kata Sun. Alat ini bekerja seperti fasilitas pinjaman antar bank, kata para ahli.
Dana tersebut akan difokuskan pada tiga bidang utama—energi bersih, konservasi energi dan perlindungan lingkungan, serta teknologi pengurangan emisi karbon. Proyek yang menggunakan alat tersebut perlu mengungkapkan informasi, yang disyaratkan oleh PBOC, yang tunduk pada pengawasan publik, kata Sun.
Analis memperingatkan bahwa hanya menutup perusahaan karbon tinggi atau membatasi produksi dengan cara yang lalai dapat menyebabkan penurunan tajam dalam pasokan dari beberapa sumber energi tradisional dan mendorong harga energi dan bahan baku, yang mengakibatkan stagflasi ekonomi dan risiko pengangguran.
Alat kebijakan moneter baru, bagaimanapun, bertujuan untuk meningkatkan lebih banyak dana swasta dan meningkatkan total pasokan energi bersih, bukan hanya memotong pembiayaan untuk pemasok energi tradisional seperti industri batubara, kata pejabat PBOC.
Untuk memanfaatkan lebih banyak dana untuk digunakan dalam proses transisi ekonomi hijau, Tiongkok telah membentuk dana hijau nasional. Para pendirinya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Ekologi dan Lingkungan, dan pemerintah kota Shanghai.
Dana tersebut diluncurkan pada Juli 2020 dengan pendanaan 88,5 miliar yuan untuk fase pertama. Energi bersih dan teknologi digital dan informasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur rendah karbon akan memberikan peluang investasi yang cukup besar, kata pejabat dana.
Wang Yida, ketua komite pengawas dana, mengatakan bahwa keuangan hijau akan memainkan peran penting dalam realokasi sumber daya, harga di pasar perdagangan karbon dan mengelola risiko untuk mendukung tujuan netralitas karbon negara.
Penting untuk menyeimbangkan hubungan antara pencapaian target pengurangan emisi karbon dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tertentu, tetapi tidak dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, kata Wang.
Pembuat kebijakan dan ekonom bekerja untuk memastikan implikasi makroekonomi dari kebijakan pengurangan emisi karbon dan risiko iklim, termasuk dampak pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja dan distribusi pendapatan.
Para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral mengadakan pertemuan resmi keempat mereka di bawah kepresidenan G20 Italia pada 13 Oktober, dan mereka mengesahkan Roadmap dan Laporan Sintesis Keuangan Berkelanjutan G20, yang disiapkan oleh Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan. Kelompok kerja ini diketuai oleh PBOC dan Departemen Keuangan AS.
Anggota G20 telah mengakui pentingnya secara bertahap memperluas cakupan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20 untuk memasukkan isu-isu tambahan, seperti keanekaragaman hayati dan alam serta masalah sosial, berdasarkan kesepakatan bersama oleh anggota G20 di tahun-tahun mendatang, menurut sebuah komunike pertemuan.
Dokumen G20 telah mencantumkan "penilaian dan pengelolaan risiko iklim dan keberlanjutan" sebagai salah satu tindakan utama yang diperlukan antara tahun 2022 dan 2024 untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak kebijakan iklim terhadap pembangunan ekonomi makro.
Tahun ini, kelompok kerja menyoroti bidang-bidang prioritas seperti meningkatkan komparabilitas dan interoperabilitas pendekatan untuk menyelaraskan investasi dengan tujuan keberlanjutan. Prioritas lainnya adalah mengatasi tantangan informasi dengan meningkatkan pengungkapan dan pelaporan keberlanjutan.
Untuk mencapai target pembangunan hijau dan standar teknologi, kebijakan mungkin perlu mempertahankan fleksibilitas dalam ekonomi dengan struktur yang berbeda dan dalam berbagai tahap pembangunan, kata Hiroshi Nakaso, ketua Forum Keuangan Asia-Pasifik.
Ditegaskan pula bahwa pembuat kebijakan perlu memperhatikan pentingnya apa yang disebut sebagai keuangan transisi. Perusahaan, terutama yang lebih kecil, akan membutuhkan dukungan keuangan yang kuat untuk investasi dalam teknologi inovatif dan energi baru untuk membuat transisi hijau, "tetapi itu tidak terjadi dalam semalam", kata Nakaso.
Standar keuangan hijau dan sistem kebijakan belum sepenuhnya menangani keuangan transisi di China dan negara-negara lain, kata para ahli dari Komite Keuangan Hijau Tiongkok.
Karena kurangnya definisi dan standar pengungkapan, banyak bank dan pelaku pasar modal mempertimbangkan potensi risiko "pencucian hijau", yang terjadi ketika proyek diberi label hijau secara keliru untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih murah tanpa mengikuti standar hijau, kata para ahli. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
