Seorang petugas kesehatan mengambil sampel swab dari seorang warga untuk tes COVID-19 di Kabupaten Xianyou, Kota Putian, provinsi Fujian, China timur, 12 September 2021. - Image from China Daily HK
Beijing, Bolong.id - Tiongkok telah mewajibkan kota-kota pelabuhan untuk menopang pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara tepat dan ilmiah serta mengoordinasikan pengendalian epidemi dan pembangunan sosial-ekonomi.
Dilansir dari People Daily China pada Senin (13/12/2021), menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas antar-lembaga Dewan Negara untuk tanggapan COVID-19, infeksi klaster lokal baru-baru ini yang dilaporkan di daratan Tiongkok semuanya terkait dengan kasus impor di kota-kota pelabuhan.
Tugas besar dari tanggapan COVID-19 negara saat ini adalah untuk menjaga dari kasus masuk, terutama di kota-kota pelabuhan, katanya.
Surat edaran tersebut meminta kota-kota pelabuhan untuk meningkatkan mekanisme pencegahan dan pengendalian epidemi, memperkuat sistem pemantauan dan peringatan epidemi, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian perbatasan.
Penyesuaian dinamis harus dilakukan pada langkah-langkah respons COVID-19 sesuai dengan perkembangan pandemi secara global, katanya.
Usaha angkutan barang lintas batas harus menerapkan persyaratan angkutan barang dan penumpang. Upaya harus dilakukan untuk mencegah infeksi masuk akibat penyeberangan perbatasan ilegal, bunyinya.
Kota-kota pelabuhan juga harus memperkuat langkah-langkah pencegahan epidemi di tengah orang-orang yang bekerja di sektor berisiko tinggi, memperketat manajemen pergerakan orang masuk dan keluar, dan menangani makanan rantai dingin impor dengan tepat.
Diperlukan upaya untuk membangun fasilitas kesehatan dan meningkatkan infrastruktur kota-kota pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengendalian dan respons epidemi, kata surat edaran itu.
Cakupan vaksinasi lengkap terhadap COVID-19 dan vaksinasi booster harus diperluas, tambahnya.
Surat edaran itu memberikan penekanan yang sama pada pengendalian epidemi dan kesejahteraan masyarakat, meminta upaya untuk mengatasi masalah publik secara tepat waktu dan membantu mereka yang membutuhkan.
Surat edaran tersebut meminta otoritas daerah dan departemen tingkat provinsi terkait untuk meluncurkan rencana implementasi khusus, menambahkan bahwa mereka yang gagal melakukan tugas mereka akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
