Beijing, Bolong.id - Tiongkok akan memperkenalkan pedoman standar untuk mengidentifikasi penduduk berpenghasilan rendah dan memverifikasi kondisi ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah pada tahun 2025, kata Kementerian Urusan Sipil.
Dilansir dari 北京日报客户端, pedoman baru tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem bantuan sosial negara tersebut, menurut pernyataan kementerian yang dibuat pada konferensi nasional tentang pekerjaan urusan sipil yang diadakan di Beijing.
Selain meningkatkan kerangka regulasi, kementerian juga akan memulai penilaian komprehensif terhadap rumah tangga yang hampir menerima tunjangan hidup minimum, serta keluarga yang mengalami kesulitan dalam menghadapi pengeluaran yang kaku.
Mekanisme baru akan ditetapkan untuk pengakuan dan pemantauan terpadu terhadap populasi berpenghasilan rendah, dengan koordinasi antara berbagai departemen pemerintah untuk bantuan dan dukungan yang ditargetkan.
Saat ini, sistem kesejahteraan sosial Tiongkok berkembang dari fokus pada bantuan material saja menjadi model yang lebih komprehensif yang mencakup dukungan material dan layanan.
Pada tahun 2025, kementerian berencana untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong bantuan sosial berbasis layanan, termasuk dukungan pekerjaan bagi individu berpenghasilan rendah dan inisiatif bantuan industri, kata pernyataan tersebut.
Hingga Oktober 2024, Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil telah meluncurkan proyek percontohan bantuan sosial berbasis layanan di 69 daerah di seluruh Indonesia. Mereka juga memberikan bantuan sementara kepada total 6,03 juta orang, menurut Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
