Beijing, Bolong.id - Produsen baterai kendaraan listrik (EV) CATL dan Gotion High-Tech telah menolak tuduhan anggota parlemen AS mengenai kaitannya dengan "kerja paksa".
Dilansir dari 上观新闻 Sabtu (08/06/24), sekelompok anggota parlemen AS dari Partai Republik mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut harus segera ditambahkan ke daftar larangan impor yang dikenal sebagai "daftar entitas" berdasarkan apa yang disebut Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur (UFLPA), dengan tuduhan bahwa rantai pasokan perusahaan tersebut menggunakan "kerja paksa," Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting online pada hari Jumat, CATL mengatakan pihaknya secara ketat mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan operasi dan aktivitas bisnisnya di Amerika Serikat.
“Surat tanggal 5 Juni yang dikeluarkan oleh Anggota Kongres AS, yang menuduh CATL memiliki hubungan dengan kerja paksa, tidak berdasar dan sepenuhnya salah,” kata pembuat baterai tersebut, sambil mencatat bahwa hubungan bisnisnya dengan beberapa pemasok yang dikutip dalam surat tersebut telah lama terputus.
Sementara itu, Gotion High-Tech mengatakan bahwa tuduhan apa pun yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kerja paksa atau terkait dengan kerja paksa sama sekali tidak berdasar dan sepenuhnya salah.
“Gotion High-Tech secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan melindungi hak-hak karyawan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. “Pemilihan mitra kami juga didasarkan pada mekanisme audit dan standar evaluasi yang ketat.”
Tiongkok berulang kali menegaskan bahwa tuduhan “kerja paksa” di Xinjiang hanyalah sebuah kebohongan besar yang disebarkan untuk mencoreng citra negaranya, karena hal ini bertentangan dengan fakta bahwa hak-hak dan kepentingan orang-orang dari semua latar belakang etnis di Xinjiang adalah tidak penting. dilindungi secara efektif.
Sejak AS menandatangani UFLPA menjadi undang-undang pada bulan Desember 2021, 65 perusahaan Tiongkok telah masuk dalam daftar sanksi, mencakup industri seperti tekstil, pakaian jadi, pertanian, polisilikon, plastik, bahan kimia, baterai, peralatan rumah tangga, elektronik, dan bahan tambahan makanan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan UFLPA "mungkin juga disebut sebagai undang-undang yang paling terkenal dan mengerikan yang melanggar hak asasi manusia di abad ke-21." (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
