Lama Baca 3 Menit

Lagi, Presiden Trump Tuding 11 Perusahaan Tiongkok Dikendalikan Militer

29 August 2020, 15:28 WIB

Lagi, Presiden Trump Tuding 11 Perusahaan Tiongkok Dikendalikan Militer-Image-1

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump - gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Washington, Bolong.id - Lagi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan bahwa 11 perusahaan Tiongkok, termasuk raksasa konstruksi China Communications Construction Company, dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok. 

Pernyataan ini diungkapkan oleh markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, pada Jumat (28/8/2020).

Departemen Pertahanan AS pada awal tahun 2020 ini telah menetapkan 20 perusahaan Tiongkok sebagai perusahaan militer Tiongkok yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di Amerika Serikat, termasuk perusahaan yang diyakini "dimiliki atau dikendalikan" oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dalam sektor layanan komersial, manufaktur, produksi, atau ekspor.

Daftar yang diperbarui juga termasuk China Three Gorges Corporation Limited, Sinochem Group Co Ltd dan China Spacesat, dilansir dari Reuters.

Penunjukan Pentagon tidak memicu hukuman terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi Undang-Undang 1999 yang berisi kompilasi daftar mengatakan presiden dapat menjatuhkan sanksi yang dapat mencakup pemblokiran semua properti pihak yang terdaftar.

Pentagon mendapat tekanan dari anggota parlemen dari kedua partai politik AS untuk mempublikasikan daftar tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing terkait teknologi, perdagangan, dan kebijakan luar negeri.

Daftar tersebut kemungkinan akan menambah ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia yang telah berselisih mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan langkah Tiongkok untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong.

Sementara itu, pada hari Rabu (26/8/2020), Amerika Serikat memasukkan 24 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar hitam, termasuk China Communications Construction Company, dan menargetkan individu yang dikatakan sebagai bagian dari konstruksi dan tindakan militer di Laut Tiongkok Selatan, ini merupakan sanksi pertama AS terhadap Beijing atas jalur perairan strategis yang disengketakan.