Uyghur, Bolong.id - Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, meminta Tiongkok mengatasi masalah hak asasi etnis minoritas Uyghur di Xinjiang.
Dilansir dari Medcom.id (09/03/2023) PBB berfokus pada Muslim Uyghur di Xinjiang dan Tibet. Menurut laporan Agence France-Presse yang dikutip oleh Jaringan Radio Prancis, Turk berkata: "Untuk Tiongkok, kami telah membuka serangkaian saluran komunikasi dengan banyak peserta untuk menindaklanjuti berbagai masalah hak asasi manusia,"
“Kantor saya telah mendokumentasikan banyak masalah serius di wilayah Xinjiang, khususnya penahanan sewenang-wenang masal dan pemisahan keluarga yang berkelanjutan, dan telah membuat rekomendasi penting yang memerlukan tindak lanjut nyata,” tambahnya.
Turk juga menyatakan kegelisahannya tentang undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang diperkenalkan pada tahun 2020 untuk menekan perbedaan pendapat.
“Kami juga prihatin dengan pembatasan ruang sipil, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, serta dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong,” kata Turk.
Sebelumnya, pendahulu Turck, Michelle Bachelet, menyampaikan laporan Xinjiang yang telah lama ditunggu-tunggu.
Laporan tersebut merinci pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.
Setelah laporan tersebut menyatakan bahwa tindakan Tiongkok di Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,
Tuke menghadapi tekanan dari negara-negara Barat dan organisasi hak asasi manusia untuk mengambil sikap tegas terhadap masalah Xinjiang.
Beijing dengan keras membantah tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya menjalankan pusat pelatihan kejuruan di sana untuk memerangi ekstremisme.
Pada Oktober tahun lalu, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membahas laporan terkait Xinjiang di Dewan Hak Asasi Manusia.
Duta Besar AS Michele Taylor mendesak dewan untuk "mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan berkelanjutan" di Xinjiang.
Sementara itu, duta besar Inggris Simon Manley meminta Beijing untuk "berhenti menyangkal fakta dan terlibat secara serius dan konstruktif".
Hilary Power, kepala hak asasi manusia PBB di Jenewa, mendesak dewan untuk menyelidiki "pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, termasuk di Xinjiang," mencatat bahwa seruan tersebut "telah digaungkan oleh ratusan orang Afrika-Amerika lainnya dari seluruh wilayah." dikeluarkan oleh organisasi pemerintah dan banyak pakar PBB".(*)
Informasi Seputar Tiongkok
