Beijing, Bolong.id - Kejaksaan Rakyat Tertinggi Tiongkok (SPP), kejaksaan tertinggi Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa pihaknya telah meningkatkan upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja pengiriman makanan yang jumlahnya terus bertambah di negara itu dan pekerja lain yang menyediakan layanan sesuai permintaan melalui platform daring seperti aplikasi pemesanan kendaraan.
Dilansir dari 新华网 (13/08/24), sejak Februari, lembaga kejaksaan Tiongkok telah menangani lebih dari 120 kasus litigasi kepentingan umum yang melibatkan perlindungan hukum bagi para pekerja ini, banyak di antaranya adalah pekerja lepas yang menghadapi kerugian di pasar kerja, dan bagi kelompok rentan lainnya seperti pekerja migran pedesaan dan pekerja penyandang disabilitas, menurut pernyataan tersebut.
SPP telah menangani langsung kasus perlindungan hak dan kepentingan bagi pekerja pengiriman makanan, dan telah mendesak perusahaan internet untuk mengoptimalkan algoritma pengiriman dan penghargaan-hukuman mereka, yang dapat membebani pekerja dengan memberikan mereka jumlah pesanan yang berlebihan dalam jangka waktu terbatas, kata pernyataan itu.
Tercatat bahwa sejak Februari, kejaksaan Tiongkok juga telah menangani lebih dari 230 kasus litigasi kepentingan umum yang melibatkan hak dan kepentingan khusus pekerja perempuan, termasuk tunjangan kelahiran dan hak untuk menolak bekerja di lingkungan berbahaya selama menstruasi, kehamilan, atau masa menyusui.
Badan kejaksaan telah mengadili individu yang diduga menahan pembayaran upah dalam lebih dari 420 kasus selama enam bulan terakhir, dan upaya mereka telah berkontribusi pada tunggakan pembayaran yang jumlahnya lebih dari 54 juta yuan (sekitar 7,56 juta dolar AS), menurut pernyataan tersebut. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
Advertisement
