Hakim Federal Tunda Larangan Trump pada Aplikasi TikTok

logo clock 6 Menit logo clock 28-09-2020, 11:26

TikTok - Image from gambar diambil dari internet, segala keluhan mengenai hak cipta, dapat menghubungi kami

Newyork, Bolong.id - Hakim federal pada Minggu (27/9/20) menunda perintah administrasi Trump yang akan melarang aplikasi berbagi video TikTok dari toko aplikasi smartphone AS ..

Larangan yang lebih komprehensif tetap dijadwalkan November 2020, sekitar seminggu setelah pemilihan presiden. Hakim, Carl Nichols dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, tidak setuju untuk menunda larangan tersebut.

Keputusan itu menyusul sidang darurat Minggu pagi (27/9/20) waktu setempat di mana pengacara TikTok berpendapat, larangan toko aplikasi pemerintah akan melanggar hak Amandemen Pertama dan melakukan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bisnis.

Awal tahun ini, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance, merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan harus menjual operasi AS-nya ke perusahaan Amerika atau dilarang masuk ke negara tersebut.

TikTok masih berjuang untuk mengukuhkan kesepakatan yang dibuat secara tentatif seminggu yang lalu di mana ia akan bermitra dengan Oracle, perusahaan perangkat lunak basis data besar, dan Walmart dalam upaya untuk memenangkan restu dari pemerintah Tiongkok dan Amerika. Sementara itu, mereka berjuang agar aplikasi tetap tersedia di AS.

TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka senang dengan putusan pengadilan dan terus bekerja untuk mengubah proposal kesepakatannya menjadi kesepakatan yang sebenarnya. Departemen Perdagangan, yang bertanggung jawab atas perintah khusus yang melarang TikTok, mengatakan akan mematuhi perintah hakim tetapi bermaksud dengan penuh semangat membela upaya pemerintah terhadap aplikasi tersebut.

Hakim Nichols tidak menjelaskan alasannya secara terbuka, dan malah mengajukan pendapat yudisialnya secara tertutup. Awalnya, pengarahan pemerintah AS dalam kasus ini dan seluruh sidang Minggu pagi (27/9/20) juga akan ditutup dari publik, meskipun pengadilan kemudian mengalah.

Dalam argumen kepada Hakim Nichols, pengacara TikTok John Hall mengatakan TikTok lebih dari sekadar aplikasi, karena berfungsi sebagai "versi modern dari alun-alun kota".

"Jika larangan itu mulai berlaku pada tengah malam, konsekuensinya langsung serius," kata Hall. "Ini tidak berbeda dengan pemerintah mengunci pintu ke forum publik, mengikat alun-alun kota" pada saat pertukaran ide bebas diperlukan menuju pemilihan yang terpolarisasi.

Pengacara TikTok juga berpendapat larangan aplikasi akan memengaruhi kemampuan puluhan ribu pemandang (viewer) potensial dan pembuat konten untuk mengekspresikan diri setiap bulan dan juga akan merusak kemampuannya untuk merekrut talenta baru. Selain itu, Hall berpendapat larangan akan mencegah pengguna yang ada untuk menerima pembaruan keamanan secara otomatis, mengikis keamanan nasional.

Pengacara Departemen Kehakiman Daniel Schwei mengatakan perusahaan Tiongkok tidak sepenuhnya swasta dan tunduk pada undang-undang yang memaksa kerja sama mereka dengan badan intelijen. Departemen Kehakiman juga berpendapat peraturan ekonomi seperti ini umumnya tidak tunduk pada pemeriksaan Amandemen Pertama.

"Ini adalah ancaman keamanan nasional yang paling cepat," bantah Schwei. "Ini adalah ancaman hari ini. Ini adalah risiko hari ini dan oleh karena itu layak untuk ditangani hari ini bahkan ketika hal-hal lain sedang berlangsung dan dimainkan."

Schwei juga berpendapat, pengacara TikTok gagal membuktikan bahwa perusahaan akan menderita kerugian bisnis yang tidak dapat diperbaiki.

Departemen Kehakiman mengutarakan keberatannya atas mosi TikTok untuk perintah sementara secara tertutup, tetapi disegel dalam bentuk yang disunting untuk melindungi informasi bisnis rahasia.

Trump memulai proses dengan perintah eksekutif pada Agustus 2020 yang menyatakan TikTok dan aplikasi Tiongkok lainnya, WeChat, mengancam keamanan nasional. Gedung Putih mengatakan layanan video adalah risiko keamanan karena informasi pribadi jutaan penggunanya di AS dapat diserahkan kepada otoritas Tiongkok.

Trump telah memberikan persetujuan tentatif untuk kesepakatan yang diusulkan di mana Oracle dan Walmart pada awalnya dapat memiliki gabungan (saham) 20% dari entitas AS baru, TikTok Global. Tetapi Trump juga mengatakan dia dapat mencabut persetujuannya jika Oracle tidak memiliki "kendali penuh" atas perusahaan; presiden tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan itu.

Kesepakatan itu masih belum selesai, dan kedua belah pihak juga tampak berselisih mengenai struktur perusahaan TikTok Global. ByteDance mengatakan minggu lalu bahwa mereka masih akan memiliki 80% dari entitas AS setelah putaran pembiayaan. Oracle, sementara itu, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan orang Amerika "akan menjadi mayoritas dan ByteDance tidak akan memiliki kepemilikan di TikTok Global."

Media milik pemerintah di Tiongkok mengkritik kesepakatan itu sebagai perundungan dan pemerasan. ByteDance mengatakan pada Kamis (24/9/20) bahwa pihaknya telah mengajukan izin ekspor teknologi Tiongkok setelah Beijing memperketat kontrol atas ekspor bulan lalu dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh atas upaya Washington untuk memaksa penjualan langsung TikTok kepada pemilik AS.

Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan pemerintah akan "mengambil tindakan yang diperlukan" untuk melindungi perusahaannya tetapi tidak memberikan indikasi langkah apa yang dapat diambil untuk mempengaruhi nasib TikTok di Amerika Serikat.

TikTok juga meminta pengadilan federal untuk menyatakan perintah eksekutif Trump 6 Agustus 2020 melanggar hukum, seperti dilansir dari AP News. (*)

Penulis : Isna Fauziah
Editor : Djono W. Oesman

Terkait

Zhao Lijian: China Tak Pernah Cari Musuh, Fokus Makmurkan Rakyat

 

logo clock 22-10-2020, 15:02
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Kenang Semangat Perang Putera Mao Zedong 1950, Inspirasi bagi Pelajar Sekarang

 

logo clock 22-10-2020, 14:37
logo clock Baca ini dalam 3 Menit
logo share

Xi Jinping Serukan Hormati Pahlawan, Itu Energi Besar Peremajaan Bangsa

 

logo clock 22-10-2020, 14:22
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Perangi COVID-19, Kedubes China Sumbang Alat Bantu Napas ke Filipina

 

logo clock 22-10-2020, 14:09
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Terjadi Diskrimasi Terhadap Pelajar China, China Desak AS untuk Hentikan

 

logo clock 22-10-2020, 10:29
logo clock Baca ini dalam 2 Menit
logo share

Viral