Bolong.id - Amerika Serikat dan Tiongkok mengumumkan perubahan besar terkait kebijakan visa pekerja asing terampil. Washington menaikkan biaya program H-1B secara signifikan, sementara Beijing meluncurkan kategori baru Visa K yang ditujukan untuk menarik talenta muda di bidang sains dan teknologi.
Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat (19/9) menyatakan perusahaan kini wajib membayar 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,65 miliar untuk setiap aplikasi H-1B, naik drastis dari sebelumnya di kisaran Rp30 juta hingga Rp75 juta. Biaya baru berlaku mulai 21 September pukul 00.01 waktu setempat (11.01 WIB). “Biaya ini merupakan pembayaran satu kali saat pengajuan petisi H-1B baru,” demikian isi proklamasi Gedung Putih.
Menurut laporan The Guardian, kenaikan biaya tersebut “dimaksudkan untuk mencegah perusahaan menggunakan program ini guna mendatangkan pekerja asing dalam jumlah besar, di tengah debat panas mengenai imigrasi di AS.” Perubahan ini tidak berlaku bagi pemegang visa H-1B yang masih aktif atau aplikasi yang diajukan sebelum 21 September.
Reuters melaporkan, beberapa perusahaan besar AS seperti Microsoft, Amazon, dan JPMorgan telah menyarankan karyawan pemegang visa H-1B untuk tetap berada di Amerika Serikat. “Pemegang visa H-1B yang saat ini berada di AS sebaiknya tetap di AS dan menghindari perjalanan internasional sampai pemerintah mengeluarkan panduan perjalanan yang jelas,” demikian isi email internal dari firma hukum Ogletree Deakins yang mewakili JPMorgan.
Kebijakan H-1B selama ini menuai kritik. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan, “Kalau ingin melatih seseorang, latihlah lulusan baru dari universitas-universitas besar di negeri ini. Latih orang Amerika. Hentikan membawa orang lain untuk mengambil pekerjaan kita.” Namun, pihak pendukung seperti CEO Tesla Elon Musk berpendapat visa ini penting untuk mengisi kekurangan tenaga ahli. Musk, warga negara AS naturalisasi yang sebelumnya memegang H-1B, menyebut program tersebut “esensial bagi daya saing.”
China Luncurkan Visa K
Berbeda dengan Amerika Serikat, China mengumumkan mulai 1 Oktober 2025 akan menambahkan kategori baru, yaitu Visa K, “yang secara khusus diberikan kepada talenta muda asing di bidang sains dan teknologi,” menurut pernyataan resmi Dewan Negara China.
Visa ini diperuntukkan bagi warga asing dengan minimal gelar sarjana di bidang STEM dari universitas atau lembaga penelitian ternama, atau yang sedang bekerja dalam riset atau pendidikan di institusi tersebut. Tidak seperti visa kerja China yang ada saat ini, Visa K tidak mensyaratkan adanya pemberi kerja atau undangan dari dalam negeri.
Pemerintah menyebut Visa K akan memberikan “kemudahan lebih dalam hal jumlah masuk, masa berlaku, dan lama tinggal,” serta memungkinkan pemegangnya melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, budaya, kewirausahaan, maupun bisnis. Times of India melaporkan, Visa K menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain izin masuk berkali-kali ke China, masa berlaku yang lebih panjang dibanding visa kerja reguler, serta kemudahan pengajuan tanpa perlu undangan dari pemberi kerja lokal. Selain itu, pemegang Visa K juga diperbolehkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, ilmiah, teknologi, budaya, kewirausahaan, maupun pertukaran bisnis.
Arah Kebijakan yang Berbeda
Langkah AS menaikkan biaya H-1B bertujuan membatasi arus pekerja asing, sementara Visa K China dirancang untuk membuka akses bagi lulusan baru dan peneliti muda di bidang STEM.
Data pemerintah AS menunjukkan warga India mendominasi penerima H-1B dengan 71 persen dari persetujuan pada 2024, disusul warga China sebesar 11,7 persen. Dampak kenaikan biaya terhadap arus tersebut belum dapat dipastikan, namun kelompok industri memperingatkan potensi konsekuensi bagi sektor teknologi AS.
China sendiri belum mengumumkan detail teknis pengajuan Visa K. Otoritas menyebut persyaratan lebih rinci akan dipublikasikan oleh kedutaan besar dan konsulat China di luar negeri sebelum tanggal penerapan 1 Oktober.*
Advertisement
