Beijing, Bolong.id - Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa masalah perbatasan antara Tiongkok dan India masih menjadi isu yang belum terselesaikan.
Mereka menegaskan bahwa India tidak berhak mengembangkan wilayah Tibet selatan tanpa izin. Hal ini menyikapi laporan tentang kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Arunachal Pradesh untuk menghadiri upacara peresmian Terowongan Sera dan proyek lainnya.
Dilansir dari 和平日报 pada Senin (11/3/2024), laporan tersebut merujuk pada pernyataan Kementerian Pertahanan India yang menyatakan bahwa terowongan tersebut akan meningkatkan kemampuan transportasi di wilayah Tawang, memperkuat kesiapan militer India, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers reguler pada Senin (11 Maret), menekankan bahwa Tibet selatan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengakui dan secara tegas menentang klaim India atas "Arunachal Pradesh" yang dianggap didirikan secara ilegal.
Wang Wenbin menegaskan bahwa isu perbatasan antara Tiongkok dan India masih tertunda penyelesaiannya, dan India tidak memiliki hak untuk mengembangkan wilayah Tibet selatan tanpa izin.
Langkah-langkah yang diambil India terkait hal ini dipandang akan memperumit situasi perbatasan dan dapat memicu campur tangan negatif dalam kondisi di kedua wilayah perbatasan.
Selain itu, Wang Wenbin menyatakan ketidakpuasan yang kuat dari Tiongkok serta penolakan tegas terhadap aktivitas pemimpin India di bagian timur perbatasan Tiongkok-India, dan Tiongkok telah mengkomunikasikan secara serius kekhawatiran mereka kepada India.
Pekan sebelumnya, ada laporan mengenai pengerahan 10.000 tentara baru oleh India di perbatasan Tiongkok-India. Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada saat itu, menanggapi bahwa langkah tersebut tidak akan membantu meredakan ketegangan regional.
Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan tindakan balasan dari Tiongkok, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menyatakan bahwa Tiongkok selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan. (*)
Informasi Seputar Tiongkok.
